Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mematangkan persiapan keberangkatan jemaah haji 2026 di tengah tekanan efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) akibat dinamika global yang memicu lonjakan biaya transportasi. Kondisi itu menjadi sorotan utama dalam rapat Tim Percepatan Akses Daerah (TPAD) yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/4/2026).
Rapat yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, menegaskan bahwa keberangkatan jemaah asal Bengkulu tetap ditargetkan berjalan sesuai jadwal pada 24 April 2026. Di saat bersamaan, pemerintah daerah juga mulai mengantisipasi beban biaya yang berpotensi terus meningkat.
Khairil mengatakan, Pemprov Bengkulu telah memproses lelang transportasi udara dari embarkasi antara menuju embarkasi penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, proses tahun ini tidak berjalan ringan karena adanya tekanan fiskal dan naiknya ongkos operasional penerbangan.
“Kami memastikan jemaah tetap berangkat sesuai jadwal dengan pelayanan optimal tanpa melanggar aturan,” kata Khairil dalam rapat tersebut.
Menurut dia, pemerintah daerah saat ini terus menghitung kebutuhan anggaran tambahan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu dilakukan agar pelayanan haji tetap terjaga, meski biaya transportasi udara mengalami kenaikan.
Kenaikan ongkos penerbangan ini sejalan dengan peringatan yang sebelumnya disampaikan di tingkat nasional. Dikutip dari Kompas.com, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mewanti-wanti potensi perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 akibat konflik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi harga minyak dunia dan berdampak pada biaya avtur.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Selly menegaskan perubahan rute penerbangan otomatis akan memengaruhi pembiayaan haji. Menurutnya, apabila jalur penerbangan harus dialihkan, pembahasan perubahan BPIH harus dilakukan secara mendalam antara pemerintah dan DPR.
Masih dikutip dari Kompas.com, Kementerian Haji dan Umrah juga telah menyiapkan skenario alternatif penerbangan menuju Arab Saudi melalui jalur selatan via Samudra Hindia dan ruang udara Afrika Timur untuk menghindari kawasan konflik seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Opsi ini dinilai lebih aman, tetapi berisiko menambah biaya karena jarak dan waktu tempuh lebih panjang.
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah menegaskan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan skenario penerbangan. Pemerintah pusat disebut tetap mengupayakan penyelenggaraan haji 2026 berjalan, tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan keamanan jamaah.
Untuk diketahui, BPIH 2026 telah ditetapkan sebesar Rp87.409.365,45, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54.193.806,58. Namun, dinamika global dinilai masih bisa memengaruhi struktur pembiayaan jika kondisi geopolitik memburuk.
Selain aspek anggaran, rapat TPAD di Bengkulu juga menyoroti pentingnya peran media dalam pengawasan publik. Pemerintah provinsi berharap media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap program strategis, termasuk penyelenggaraan ibadah haji.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik. Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan media diperlukan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan situasi global yang belum stabil, Pemprov Bengkulu kini berpacu memastikan dua hal sekaligus: jemaah berangkat tepat waktu dan beban biaya tidak meluas tanpa kendali. Pemerintah daerah pun menegaskan, setiap langkah penyesuaian akan tetap ditempuh dalam koridor aturan dan kepentingan pelayanan jemaah.
