Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan sekitar 20 titik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk dikelola melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Badan Bank Tanah. Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama para Sekretaris Daerah kabupaten dan kota serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bengkulu di Aula Pola Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (11/2).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Gubernur Bengkulu dan Kepala Badan Bank Tanah mengenai penataan serta optimalisasi pemanfaatan lahan. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan jajaran Badan Bank Tanah.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyampaikan hasil inventarisasi sementara menunjukkan sekitar 20 lokasi eks HGU tersebar di sejumlah daerah, yakni Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Lebong, dan Kaur. Luas totalnya mencapai ribuan hektare dan saat ini masih dalam proses verifikasi serta pendalaman data.
“Ini baru eks HGU, belum termasuk tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Jumlah dan luasannya masih sangat mungkin berkembang,” ujarnya.
Menurut Khairil, lahan-lahan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perkantoran, kawasan industri, fasilitas umum, investasi, hingga kepentingan sosial masyarakat. Setelah berstatus HPL, pemanfaatannya dapat diberikan melalui hak pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.
Perwakilan Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu menambahkan, dalam skema reforma agraria saat ini, pemberian HPL kepada Badan Bank Tanah menjadi tahapan awal sebelum lahan tersebut didistribusikan kepada masyarakat.
