Bengkulu – Pemerintah Kota Bengkulu mulai mengkaji kemungkinan mengambil alih sepenuhnya pengelolaan sampah yang selama ini melibatkan pihak swasta. Wacana tersebut mencuat setelah aksi sejumlah sopir pengangkut sampah yang membuang muatan di halaman Kantor Wali Kota Bengkulu dan Kantor DPRD Kota Bengkulu sebagai bentuk protes atas sulitnya akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengungkapkan, aksi tersebut memicu beragam respons dari masyarakat. Ia menyebut, banyak pesan dan panggilan yang masuk kepadanya, dengan mayoritas menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah kota.
“Aksi para sopir yang membuang sampah di halaman kantor wali kota itu saya banyak mendapat WhatsApp dan telepon. Alhamdulillah banyak yang memberi support kepada Pemerintah Kota Bengkulu,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila para sopir dapat menahan diri. Ia menegaskan bahwa selama ini para sopir memperoleh penghidupan dari kerja sama pengelolaan sampah yang berjalan.
“Karena sejatinya persoalan itu tidak perlu terjadi kalau para supir yang selama ini sudah mendapatkan penghidupan dari kerja sama itu bisa menahan diri,” katanya.
Dedy juga menyampaikan bahwa dirinya menerima aspirasi dari masyarakat yang mengusulkan agar Pemkot Bengkulu tidak lagi melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Usulan tersebut, kata dia, kini tengah dipertimbangkan secara serius.
“Sebenarnya bisa saja pemerintah tidak menggunakan jasa pihak swasta. Banyak juga yang menyampaikan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan, tidak lagi menggunakan pihak swasta. Ini sedang saya pertimbangkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila opsi tersebut dinilai paling tepat, pemerintah kota siap mengambil alih pengelolaan sampah secara menyeluruh.
“Bila itu memang terbaik, kemungkinan kita akan ambil alih. Pemerintah semua yang akan mengolah sampah tadi,” tegas Dedy.
Meski demikian, Dedy menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Peran aktif masyarakat, khususnya dalam memilah sampah sejak dari rumah, dinilai sangat penting untuk mengurangi beban di TPA.
“Sampah organik itu sejatinya tidak perlu dibuang, tapi bisa kita olah menjadi kompos. Ini saya sudah melakukan di rumah pribadi. Awalnya setiap hari sekitar dua kantong, tapi dengan cara memilah hanya setengah kantong,” paparnya.
Secara objektif, Dedy menyebut kondisi kebersihan di dalam kota masih terkendali, meski permasalahan di TPA masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Yang pasti hari ini kalau kita objektif tidak ada sampah yang menumpuk di tengah kota.” ungkapnya.
Terkait aksi protes para sopir, Dedy kembali menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan membuang sampah di lingkungan kantor pemerintahan. Menurutnya, protes tetap boleh dilakukan, namun harus dengan cara yang santun dan sesuai aturan.
“Cara protesnya bisa dengan demo, itu tidak masalah. Tapi dengan membuang sampah di kantor pemerintah, ini yang saya sayangkan. Itu betul-betul kurang santun, tidak dibenarkan cara-cara seperti itu,” tegasnya.
Meski demikian, Dedy memastikan Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dan menjaga kebersihan kota. “Saya berjanji masalah ini akan selesai dan Bengkulu akan bersih,” pungkasnya.
