Bengkulu – Tingginya opsen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan masyarakat sejak awal tahun 2025. Banyak yang keliru menuding Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan tersebut.
Padahal, fakta hukum menunjukkan bahwa kebijakan ini berasal dari pemerintah pusat dan diperkuat oleh Perda yang diteken oleh pejabat sebelumnya.
Opsen pajak sebesar 66 persen yang berlaku sejak 5 Januari 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Kebijakan ini diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Gubernur Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD Ihsan Fajri pada masa jabatan mereka.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menegaskan bahwa Gubernur Helmi Hasan sama sekali tidak menandatangani atau mengusulkan beleid apapun terkait kenaikan pajak tersebut.
“Ketika Helmi Hasan dilantik pada 20 Februari 2025, opsen pajak sudah lebih dulu berlaku. Jadi tidak benar jika masyarakat menyalahkan gubernur baru,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan fiskal seperti opsen pajak merupakan kewenangan pemerintah pusat yang bersifat wajib untuk dilaksanakan daerah. Gubernur Helmi tidak memiliki kewenangan membatalkan Undang-Undang, melainkan hanya menjalankan amanat regulasi yang telah ada.
Bahkan, dengan kebijakan tersebut justru provinsi dirugikan secara fiskal, karena bagi hasil pajak ke provinsi dikurangi. Yang meningkat itu justru pendapatan di kabupaten dan kota.
Dengan demikian, penting bagi publik untuk memilah informasi dan memahami latar belakang kebijakan secara utuh, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan tudingan yang tidak berdasar.
