Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memfokuskan perencanaan pembangunan tahun 2026 pada pembenahan infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan provinsi, hingga sektor pertanian dan pembangunan jalan tol. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2026, Kamis (17/4/2025), di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu.
Musrenbang tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, perwakilan Kemendagri, Staf Menteri PPN/Bappenas, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, serta para bupati atau perwakilannya dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Gubernur Helmi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Salah satu fokus adalah revitalisasi pelabuhan yang dinilai belum optimal dalam fungsinya.
“Infrastruktur termasuk laut jadi perhatian. Ada persoalan alur pelabuhan yang dikelola PT Pelindo. Seakan ada, tapi tak berfungsi maksimal. Alhamdulillah, Dirut Pelindo merespons dan menyiapkan dana sekitar Rp1 triliun. Target kita selesai dalam 2-3 tahun,” jelas Helmi.
Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan bahwa Pemprov juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk membangun pelabuhan baru, salah satunya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
Di sektor transportasi darat, Gubernur juga menyoroti kerusakan jalan provinsi, terutama di kawasan pegunungan yang rusak akibat kendaraan truk melebihi tonase.
“Kita butuh anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk perbaikan jalan provinsi. Targetnya juga selesai dalam tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Untuk sektor pertanian, Pemprov Bengkulu mengusung konsep konservasi dengan tetap membuka peluang pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, salah satunya dengan pengembangan kopi.
“Kopi jadi fokus kita. Sudah ada ahli kopi kami datangkan dan tahun 2026 investor dari Vietnam siap masuk. Sekarang kami siapkan sekitar 80 ribu hektar lahan untuk kopi berstandar internasional,” terang Helmi.
Pembangunan jalan tol juga masuk dalam prioritas Musrenbang RKPD 2026. Menurut Helmi, kehadiran Kemendagri, Bappenas, dan DPD RI dalam Musrenbang menjadi dorongan penting agar semua rencana pembangunan menjadi nyata di tahun mendatang.
