Jakarta – mitra SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Isu yang ramai beredar di media sosial itu dibantah tegas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai tidak sesuai dengan fakta teknis investasi maupun operasional di lapangan.
Mengutip laporan detik, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya menegaskan narasi keuntungan jumbo tersebut merupakan asumsi yang menyesatkan dan tidak mencerminkan realitas bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegas Sony, Minggu (22/2/2026).
Sony menjelaskan, angka Rp 1,8 miliar yang dipersoalkan publik bukanlah keuntungan bersih sebagaimana dipersepsikan. Menurutnya, nominal tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengembalian investasi yang dilakukan secara bertahap kepada mitra SPPG.
“Rp 1,8 m itu bukan margin atau keuntungan, Rp 1,8 m itu tahap pertama dan kedua proses pengembalian investasi mitra karena di situ ada lahan, bangunan, peralatan yang peralatan bukan seperti di rumah,” ucapnya.
Ia memaparkan, dapur SPPG sebagai tulang punggung program MBG diwajibkan memiliki peralatan dengan standar tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif kepada mitra SPPG sebagai bentuk penghargaan atas investasi besar yang harus dikeluarkan.
“Kompor harus high pressure, bukan gas yang disambung selang, bukan air yang dibuang ke parit, tapi harus ada IPAL, penyaring lemak, dan lain-lain. Jadi insentif itulah yang diberikan pemerintah sebagai penghormatan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sony menyebut insentif hanya bisa diperoleh jika mitra membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026 yang mengatur standar teknis secara ketat. Dari sisi pembiayaan, mitra SPPG harus menyiapkan investasi awal dari dana pribadi berkisar Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, bergantung pada harga lahan dan lokasi. Dana tersebut dikategorikan sebagai belanja modal atau capital expenditure (CapEx).
Terkait isu afiliasi politik, Sony juga menepis tudingan bahwa mitra SPPG berasal dari kelompok partai politik tertentu. Ia menegaskan proses verifikasi tidak mempertimbangkan latar belakang politik maupun kelompok usaha.
“Yang diverifikasi nama yayasannya, pimpinannya siapa, NPWP ada atau tidak, NIB ada atau tidak. Kami tak melihat latar belakang partainya apa, ini usahanya apa, jadi hanya itu kemudian dicek lokasinya. Lokasi betul atau tidak, dekat kandang ternak atau tidak, daerah bahaya atau tidak,” jelasnya.
“Jadi tak ada relasi di sini kelompok pengusaha besar, partai politik. Yang 120 orang ini nggak tahu, dan mereka yang verifikasi bukan kami, bukan pimpinan yang verifikasi tapi verifikator,” sambung Sony.
Ia menambahkan, survei lapangan turut melibatkan sekitar 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Pemeriksaan dilakukan murni pada spesifikasi dan kondisi fisik dapur MBG, tanpa menelusuri latar belakang kepemilikan.
“Tidak kemudian ditanya ini punya partai apa punya siapa pengusaha siapa, nggak. Kami nggak melihat itu,” terangnya.
