Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan teguran keras kepada jajaran di kementeriannya serta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI. Teguran tersebut disampaikan lantaran Bahlil tidak menerima data terbaru terkait target desa yang telah teraliri listrik oleh PLN.
Insiden ini terjadi dalam rapat kerja mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) ESDM 2026, yang berlangsung di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7/2025). Bahlil menyebutkan bahwa dirinya telah melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai peta pendistribusian listrik ke daerah-daerah yang masih belum terjangkau.
“Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujar Bahlil di rapat tersebut, dikutip dari detikcom.
Bahlil menceritakan pengalamannya menggunakan lampu pelita di masa lalu, saat pendistribusian listrik tidak sebaik sekarang. Ia mengungkapkan bagaimana kesulitan itu dirasakannya saat masih muda, yang kini menjadi alasan kuat bagi komitmennya dalam menghadirkan swasembada energi ke desa-desa.
“Itu kita pakai itu loh kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau nggak mandi, pasti kelihatan hitamnya,” kenang Bahlil.
Dalam rapat tersebut, Bahlil menyampaikan niatnya untuk melaporkan target pendistribusian listrik, namun ia kesulitan karena tidak mendapatkan data yang akurat dari bawahannya. Ia menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa sesuai dengan arahan beliau, swasembada energi harus sampai ke desa-desa.
“Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” jelas Bahlil.
Namun, saat menerima laporan mengenai target desa yang teraliri listrik, Bahlil mendapatkan angka yang membingungkan. Ia menanyakan apakah target PLN untuk melistriki 10 ribu desa itu benar, mengingat data yang ia terima berbeda dengan informasi yang diharapkannya.
“Ini tambah, 10 ribu? Oh 10 ribu?” tanya Bahlil kepada jajaran Dirjen ESDM dan Dirut PLN.
Bahlil, yang merasa kesal karena ketidaksesuaian data tersebut, lantas meminta agar Dirjen dan Dirut PLN segera bertemu dengan dirinya setelah rapat berlangsung.
“Ini nggak tahu dirjen saya yang nggak benar atau dirut PLN-nya yang nggak benar? Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini,” tegas Bahlil dengan nada tinggi.
Bahlil juga melanjutkan pemaparannya mengenai upaya Presiden Prabowo untuk memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam pendistribusian listrik ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik.
“Oke, data mereka ini mungkin yang up-to-date, sayanya yang tidak dilaporkan. Tapi prinsipnya begini, Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS,” tambahnya.
Bahlil menegaskan bahwa untuk desa-desa yang tidak memiliki jaringan listrik, mereka tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tetapi cukup menggunakan jaringan lokal dan PLTS sebagai solusi alternatif.
