Bengkulu – Pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang mengklaim bahwa program Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS Gratis, salah satu program unggulan Wali Kota Helmi Hasan, adalah hasil kerja kerasnya.
Klaim ini langsung dibantah oleh Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi, yang menegaskan bahwa keberhasilan UHC merupakan hasil kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu, Senin (30/9/24).
Dalam sambutannya saat pengundian nomor urut Pilgub, Rohidin menyatakan bahwa ia yang menandatangani program UHC dengan BPJS. Namun, Edward Samsi, politisi PDIP, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota justru memberikan kontribusi anggaran yang lebih besar.
“Faktanya, semua kabupaten/kota ikut menandatangani kesepakatan ini. Bahkan anggaran dari kabupaten/kota lebih serius dibandingkan Provinsi,” ujar Edward.
Ia mencontohkan Kabupaten Bengkulu Utara yang menganggarkan Rp20 miliar dan Kepahiang sebesar Rp14 miliar untuk BPJS. “Bandingkan dengan anggaran Pemprov yang hanya Rp37 miliar, padahal harus mengcover 10 kabupaten/kota,” tambahnya.
Edward menegaskan bahwa tanpa kontribusi dari pemerintah kabupaten/kota, program UHC tidak akan berjalan dengan baik di Bengkulu.
“Janganlah Pak Rohidin menepuk dada atas penghargaan UHC. Itu adalah hasil kerja bersama, dan penghargaan tersebut juga diterima oleh pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edward menyoroti bahwa program BPJS gratis di Kota Bengkulu yang dijalankan Helmi Hasan berbeda dari daerah lain. Di Kota Bengkulu, warga hanya perlu menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sementara di daerah lain masih menghadapi kendala, seperti harus mengaktifkan kepesertaan jika ada tunggakan.
“Di Kota Bengkulu, cukup kirim KK ke Wali Kota, BPJS langsung aktif,” tutupnya.
Pernyataan Edward ini menambah panas persaingan politik di Bengkulu, terutama terkait program-program yang menjadi kebanggaan para petahana.
