Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, hilirisasi, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.
Sultan menegaskan, amanat Presiden tersebut sejalan dengan fungsi konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Ia menilai pidato kenegaraan juga konsisten dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“DPD RI menyambut baik langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” ujar Sultan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).
Terkait kedaulatan pangan, Sultan menekankan pentingnya pengawasan terhadap program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Menurutnya, surplus beras dan kebijakan harga beli gabah harus dijaga agar petani merasakan manfaat secara langsung.
Untuk penertiban perkebunan sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, Sultan meminta agar kebijakan dijalankan dengan adil, melindungi hak masyarakat adat dan petani kecil, serta disertai program pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Dalam isu tambang ilegal, Sultan mendukung langkah pemerintah menindak tegas pelaku yang merugikan negara. Ia menegaskan perlunya pemetaan bersama, legalisasi penambang rakyat yang memenuhi syarat, dan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.
Soal pemberantasan korupsi, Sultan menegaskan DPD akan memperkuat mekanisme pengawasan APBD dan kinerja BUMD agar anggaran benar-benar pro-rakyat.
Di bidang investasi dan hilirisasi, Sultan menekankan agar setiap proyek mampu menyerap tenaga kerja lokal, memberi nilai tambah di daerah, dan membagi manfaat secara adil.
Menyinggung sektor pendidikan dan kesehatan, Sultan memuji program sekolah rakyat, sekolah unggul, distribusi layar pintar, serta cek kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas rumah sakit di kabupaten. Ia menegaskan, DPD siap mengawal agar program itu menjangkau hingga wilayah terpencil.
Sultan menutup pernyataannya dengan menegaskan kesiapan DPD RI bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemda. “Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu benar-benar diwujudkan di lapangan,” tegasnya. (rls)
