Bengkulu – Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan exit meeting terkait pengawasan penyelenggaraan daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Jumat, 22 November 2024. Dalam pertemuan ini, Kemendagri menyoroti kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang hampir mencapai target, namun memerlukan optimalisasi di sisa waktu tahun anggaran.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah, Nandar Munadi. Supervisor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sappe Pakpahan, menjelaskan bahwa hingga Oktober, realisasi PAD Bengkulu mencapai 86,7 persen dari target tahunan sebesar Rp1,05 triliun.
“Kami melakukan pemeriksaan tematik, terutama mengenai pendapatan asli daerah. Hingga Oktober, target PAD di Bengkulu sudah mencapai hampir 86 persen. Namun, mengingat ini sudah November, diperlukan upaya maksimal agar target tercapai,” ujar Sappe.
Komponen dan Tantangan PAD
Realisasi PAD senilai Rp911,65 miliar ini terdiri dari:
- Pajak daerah: Rp749,99 miliar
- Retribusi daerah: Rp135,24 miliar
- Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp13,29 miliar
Sappe menekankan pentingnya kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bank Bengkulu, PT Bengkulu Mandiri, PT Bimex, dan PT Sarana Mandiri Mukti. Menurutnya, BUMD harus meningkatkan kinerjanya untuk memberikan dampak lebih besar terhadap PAD.
Rekomendasi dan Langkah Lanjutan
Asisten III, Nandar Munadi, mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Kemendagri. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas OPD agar program pemerintah berjalan sesuai aturan dan target tercapai sebelum akhir tahun.
“Kita harus bergerak cepat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Waktu kita tinggal 1 bulan 8 hari lagi,” tegas Nandar.
Rapat ini juga dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Bengkulu, Heru Susanto, Asisten I Khairil Anwar, serta perwakilan OPD terkait. Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah provinsi diharapkan dapat mempercepat langkah untuk memastikan target PAD tahun 2024 dapat diraih secara maksimal.
