Musi Rawas – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau (MLM) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas, Senin (8/9/25). Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari isu kenaikan gaji/tunjangan anggota dewan hingga proyek rumah sakit yang mangkrak.
Dalam orasinya, massa menuntut DPRD Musi Rawas segera membekukan sekaligus membatalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPRD. Selain itu, mereka juga mendesak pengusutan tuntas proyek pembangunan RS Pratama Muara Kelingi yang terbengkalai, dengan meminta DPRD memanggil pihak eksekutif dan kontraktor yang bertanggung jawab.
Tuntutan lain yang disuarakan yakni mewujudkan pendidikan gratis dan bermutu, memperbaiki sekolah-sekolah rusak, menghentikan pungutan liar di sekolah negeri, serta memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Mereka juga mendesak penghentian proyek fiktif, praktik mark-up, dan pemborosan anggaran perjalanan dinas.
Tak hanya itu, HMI Cabang Lubuk Linggau meminta DPRD Musi Rawas mendorong DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Reformasi DPRD dan kepolisian juga menjadi sorotan, termasuk penghentian kekerasan aparat terhadap demonstran serta pembentukan tim investigasi independen atas kasus dugaan pelanggaran HAM.
“Kami tegaskan, silakan anggota DPRD Musi Rawas segera merealisasikan tuntutan kami,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Lubuk Linggau, Neka, dalam orasinya.
Aksi damai ini langsung direspons Ketua DPRD Musi Rawas, Firduas Cek Olah. Ia mengapresiasi langkah HMI menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Semua tuntutan aksi hari ini kami terima dan akan menjadi bahan evaluasi bersama anggota DPRD Musi Rawas. Kami juga akan memanggil pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
