Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan temuan adanya dugaan pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Harga Makan Bergizi Gratis) dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan mengecek informasi ini ke lapangan.
“Ketua KPK memberikan informasi awal sebagai bentuk upaya pencegahan. Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dikutip dari detikcom, Sabtu (8/3/2025).
Temuan harga Makan Bergizi Gratis dikurangi ini diungkapkan KPK setelah pertemuan antara Setyo Budiyanto dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025).
KPK Minta Pencegahan Dini
Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa informasi ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Namun, sebagai langkah pencegahan, KPK menyampaikan temuan ini lebih awal agar dapat diantisipasi oleh BGN.
“Ini baru informasi, belum diverifikasi atau divalidasi. Tapi karena ini bersifat pencegahan, kami sampaikan agar bisa segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jumat (7/3/2025).
KPK mengingatkan bahwa anggaran program MBG yang terpusat di BGN berisiko mengalami penyimpangan saat didistribusikan ke daerah.
“Jangan sampai anggaran di pusat, begitu sampai daerah seperti es batu yang mencair. Kami menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegasnya.
BGN Pastikan Transparansi Program MBG
Sementara itu, Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan bahwa pertemuan antara BGN dan KPK merupakan bagian dari upaya memastikan transparansi dalam pengelolaan dana APBN untuk program MBG.
“BGN berniat baik mendatangi KPK untuk mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN di program MBG bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasan.
Menurut Hasan, program MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi.
“Ini adalah program hasil terbaik cepat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo,” imbuhnya.
KPK dan BGN sepakat untuk terus berkoordinasi guna memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai aturan dan tidak mengalami penyimpangan.
