Usai Bentuk Tim, Gubernur Pimpin Rapat Koordinasi
Bengkulu – Guna menunjukkan keseriusan dalam menangani permasalahan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak langsung terhadap masyarakat Pulau Enggano, Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE menyatakan akan berkantor langsung di Pulau Enggano. Langkah ini juga akan diikuti oleh Wakil Gubernur Mian dan Bupati Bengkulu Utara, Ari Septia Adinata.
Agar pemerintahan di ibu kota provinsi tetap berjalan optimal, Gubernur Helmi menyebutkan akan ada pembagian jadwal kehadiran di Enggano.
“Minggu pertama, Wakil Gubernur akan berkantor di Enggano. Minggu kedua, Bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga, saya sendiri yang akan berkantor di sana,” tegas Gubernur Helmi.
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi, dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano yang diterbitkan pada 26 Juni 2025, Gubernur telah menerbitkan SK Gubernur Nomor A.304.DISHUB Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai.
Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu ini telah menggelar rapat perdana pada Jumat (27/6). Rapat tersebut membahas kesiapan dan langkah-langkah konkret untuk menjamin kelancaran aktivitas ekonomi dan ketersediaan logistik bagi warga Enggano.
Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan transportasi, Pemprov Bengkulu telah mendatangkan Kapal Orca dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal ini difungsikan untuk mengangkut masyarakat dan hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu.
“Kapal itu tidak datang begitu saja. Kapal itu hadir karena adanya permintaan langsung dari Gubernur Bengkulu,” ujar Helmi Hasan.
Selain itu, Gubernur juga meminta Menteri BUMN untuk menugaskan Direktur Utama PT Pelindo agar turut berkantor di Enggano. Keberadaan pimpinan tertinggi Pelindo dinilai penting untuk mengawal proses pengerukan alur pelabuhan yang mengalami pendangkalan.
