Jakarta – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengintensifkan upaya percepatan pemerataan pembangunan perumahan dengan mendorong keterlibatan lebih kuat pemerintah pusat agar program hunian layak benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut ditempuh melalui pertemuan langsung Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II Lantai 21, Senin (26/1).
Dalam pertemuan itu, Helmi Hasan menyampaikan bahwa Bengkulu memiliki posisi penting dalam sejarah lahirnya Indonesia, namun masih kerap tertinggal dalam berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk sektor perumahan. Menurutnya, ketimpangan tersebut perlu segera diperbaiki melalui sinergi yang lebih konkret antara pemerintah pusat dan daerah.
“Bengkulu sangat berjasa bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena putri penjahit bendera Merah Putih merupakan putri asli Bengkulu. Namun faktanya, Bengkulu sering kali dilupakan dalam berbagai program pemerintah,” tegas Helmi Hasan.
Ia menekankan, kebutuhan perumahan di Bengkulu memerlukan perhatian khusus agar program yang dijalankan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. Oleh karena itu, Helmi berharap Kementerian PKP tidak hanya merespons melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga melakukan peninjauan langsung ke daerah.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat datang langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi riil dan merumuskan program perumahan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan perumahan di Provinsi Bengkulu. Ia memastikan kunjungan kerja ke Bengkulu telah dijadwalkan dalam waktu dekat guna meninjau langsung sejumlah program strategis.
Kunjungan tersebut akan difokuskan pada evaluasi program bedah rumah, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, serta pelaksanaan pembangunan rumah subsidi. Maruarar juga menegaskan upaya pemerintah untuk mempercepat sekaligus mempermudah pembiayaan rumah subsidi sebagai langkah melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
Pertemuan itu turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos serta jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PKP.
