Jakarta – Pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga sebagai respons atas tekanan global akibat perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia, namun anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan dipangkas.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama sejumlah kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026). Menurut dia, langkah efisiensi ditempuh untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas aman 3 persen.
Airlangga mengatakan pemerintah masih menggunakan skenario pemotongan anggaran karena konflik baru berlangsung sekitar dua pekan dan belum diketahui sampai kapan akan berlanjut. Selama durasi perang belum mencapai lima bulan, pemerintah masih mengandalkan skema efisiensi belanja tanpa mengubah batas maksimal defisit.
“Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3%,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
Meski demikian, ia menegaskan program-program unggulan pemerintah tetap dipertahankan. Menurutnya, anggaran untuk MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih tidak akan disentuh karena dinilai sebagai investasi jangka panjang.
“(Anggaran) program unggulan tidak ada yang diubah. Karena itu investasi jangka panjang,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, besaran efisiensi anggaran masih bersifat dinamis dan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Jika konflik global berlangsung lebih lama, pemerintah akan mempertimbangkan tiga skenario lanjutan yang sebelumnya telah disiapkan.
Di sisi lain, pemerintah juga menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari sektor komoditas. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal akan dilakukan secara berkala dengan memantau perkembangan ekonomi dari bulan ke bulan sebelum menentukan langkah lanjutan.
Menurut Airlangga, skema efisiensi yang tengah dibahas mencakup belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga. Pos yang disisir antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaan peralatan.
“Efisiensi itu bisa macam-macam, bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan memangkas program-program non-prioritas di masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, seluruh usulan efisiensi itu masih akan dirapikan dan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebelum diputuskan secara final.
“Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman,” katanya.
Airlangga menegaskan nominal pemotongan anggaran belum diputuskan. Ia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden setelah seluruh data dari kementerian/lembaga selesai dihimpun.
“Angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang turut menghadiri rapat menyatakan pagu anggaran lembaganya sejauh ini masih tetap sesuai APBN 2026. Ia memastikan anggaran BGN masih mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan sebesar Rp 335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” ujar Dadan.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan langkah efisiensi sebagai antisipasi jika tekanan global akibat perang di Timur Tengah terus mendorong kenaikan harga minyak dan berimbas pada perekonomian domestik, termasuk potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun untuk saat ini, program prioritas nasional dipastikan tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran.
