Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Harris Turino, menyatakan dukungannya terhadap semangat Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti tujuan penghematan tersebut.
Harris menjelaskan bahwa pembahasan efisiensi anggaran tengah dikebut oleh DPR dan Pemerintah dengan tenggat waktu hingga 14 Februari 2025.
“Tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI memaksa saya untuk tetap berada di Jakarta dan menyelesaikan pengesahan anggaran Kementerian dan Lembaga mitra kerja yang batas akhirnya adalah 14 Februari 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga yang sebelumnya telah disahkan dalam pembahasan APBN 2025 di tahun 2024,” kata Harris kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Efisiensi Harus Tepat Sasaran
Harris menegaskan bahwa Pemerintah berhak dan wajib melakukan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi semangat efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran secara berlebihan, seperti Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian PU.
“Salah satu contohnya adalah Kementerian PPN/Kepala Bappenas. Anggaran awalnya Rp 1,9 triliun dipangkas menjadi hanya Rp 968 miliar. Dengan anggaran sebesar ini, kementerian ini tidak akan mampu membayar tenaga PPPK dan tenaga honorer. Belum lagi Kementerian PU yang anggaran awalnya Rp 110 triliun dan dipangkas menjadi Rp 29 triliun, di mana Rp 9 triliun di antaranya digunakan untuk membayar 46.000 pegawai,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran pembangunan yang tersisa hanya Rp 20 triliun, yang dinilai tidak cukup untuk perawatan dan perbaikan seluruh infrastruktur jalan di Indonesia.
Dugaan Alokasi Hasil Efisiensi
Harris mengaku belum mengetahui secara pasti maksud Pemerintahan Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia menduga bahwa dana hasil efisiensi digunakan untuk program makan bergizi gratis serta menutup kekurangan pemasukan dari PPN.
“Sejujurnya saya belum tahu akan digunakan untuk apa anggaran hasil efisiensi ini. Dari beberapa pernyataan Pemerintah, saya hanya bisa menduga bahwa sebagian dari anggaran ini akan dialihkan untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari Rp 71 triliun menjadi sekitar Rp 170 triliun. Sebagian lainnya mungkin digunakan untuk menutup kekurangan pemasukan pemerintah dari batalnya penetapan PPN 12%, defisit penerimaan pajak 2024 sebesar Rp 50 triliun, dan kemungkinan hilangnya dividen BUMN sebesar Rp 80 triliun apabila Danantara jadi beroperasi tahun ini,” tuturnya.
Ia berharap bahwa semangat efisiensi ini benar-benar dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
