Bengkulu – Wakil Ketua DPRD Bengkulu, Rahmat Widodo, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu segera melakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan struktur anggaran secara bertahap menjelang pemberlakuan batas maksimal belanja pegawai pada 2027.
Rahmat mengatakan, kebijakan perampingan OPD dinilai menjadi salah satu solusi realistis karena sejumlah daerah lain di Indonesia telah lebih dulu menerapkannya. Skema yang dimaksud yakni dengan menggabungkan OPD yang memiliki fungsi atau segmen kerja beririsan agar struktur birokrasi menjadi lebih ramping dan efisien.
“Perampingan OPD bisa menjadi salah satu solusi. OPD yang memiliki kesamaan fungsi atau segmen kerja dapat digabung agar lebih efektif dan efisien, sekaligus menekan belanja pegawai,” ujar Rahmat Widodo, dikutip dari antara Bengkulu, Kamis.
Dorongan tersebut muncul karena komposisi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu saat ini sudah mencapai 45,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka itu dinilai jauh di atas batas ideal dan berpotensi menekan ruang fiskal daerah.
Rahmat menegaskan, kondisi tersebut harus segera ditangani karena pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai dalam APBD sebesar 30 persen yang mulai berlaku pada 2027. Artinya, waktu penyesuaian yang dimiliki Pemkot Bengkulu tinggal kurang dari satu tahun.
“Ini menjadi perhatian serius karena waktu kita tidak sampai satu tahun lagi untuk menyesuaikan. Pemerintah Kota Bengkulu harus segera mencari solusi agar komposisi belanja pegawai bisa ditekan sesuai aturan,” katanya.
Menurut dia, jika tidak ada langkah konkret yang dilakukan sejak sekarang, Pemkot Bengkulu berpotensi menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi ketentuan tersebut. Dampaknya bukan hanya pada struktur keuangan daerah, tetapi juga bisa mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Rahmat mengingatkan, tingginya belanja pegawai berisiko membuat anggaran pembangunan semakin tertekan. Dalam jangka panjang, kondisi itu dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program prioritas daerah dan menurunkan efektivitas layanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap pemerintah kota segera menyusun langkah strategis agar struktur APBD ke depan lebih sehat, seimbang, dan tetap mampu mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan warga Kota Bengkulu.
Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia memastikan tidak ada rencana merumahkan PPPK meski tekanan terhadap struktur belanja daerah cukup besar.
“Belum ada terlintas di pikiran wali kota untuk merumahkan para PPPK. Tidak ada yang dirumahkan, saya berjuang sekuat tenaga,” tegas Dedy Wahyudi.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkot Bengkulu disebut lebih memilih memangkas belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan sosialisasi yang dinilai belum berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah itu diambil untuk menjaga ruang fiskal tanpa mengorbankan ribuan tenaga PPPK yang saat ini berjumlah 3.847 orang.
Di sisi lain, Dedy juga menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi ASN yang mulai diberlakukan pemerintah pusat per 1 April 2026 tidak akan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pemkot Bengkulu. Menurut dia, banyak unit kerja pemerintah kota yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik sehingga harus tetap bekerja normal.
Dengan kondisi belanja pegawai yang masih tinggi, wacana perampingan OPD kini menjadi salah satu opsi yang menguat di Kota Bengkulu. Jika langkah itu benar-benar diambil, Pemkot diharapkan dapat menata ulang struktur birokrasi secara lebih efisien tanpa mengganggu pelayanan dasar dan tetap menjaga stabilitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.
