Bengkulu – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan arah pembangunan daerah akan bertumpu pada sektor pariwisata saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Gedung Pondopo Merah Putih, Rabu (1/4/2026).
Dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda tersebut, Dedy secara terbuka menyebut keterbatasan sumber daya ekonomi Kota Bengkulu menjadi alasan utama perubahan fokus pembangunan.
“Kita di kota ini tidak mempunyai perkebunan, tidak punya pabrik, persawahan hanya sedikit. Yang kita punya hanya pariwisata,” ujarnya.
Menurut Dedy, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan dan mengelola sektor wisata sebagai tulang punggung ekonomi ke depan. Ia menilai potensi tersebut harus dioptimalkan agar mampu mendorong pertumbuhan daerah.
Di sisi lain, Dedy mengingatkan agar Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan tanpa dampak nyata. Ia meminta seluruh peserta menjadikan forum ini sebagai ruang menyerap aspirasi masyarakat secara konkret.
“Musrenbang jangan hanya formalitas. Ini harus menjadi dasar menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi antara hasil Musrenbang dengan kebijakan anggaran daerah. Dedy bahkan menekankan sebagian besar APBD harus mencerminkan kebutuhan yang diserap dari masyarakat.
“Sekitar 60 persen APBD harus betul-betul merealisasikan suara masyarakat, jangan sampai melenceng,” katanya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama. Dedy menyebut kondisi jalan di Kota Bengkulu saat ini telah mencapai sekitar 90 persen dalam keadaan baik.
Namun, berkembangnya kawasan perumahan baru memunculkan tantangan baru bagi pemerintah kota.
“Pertumbuhan perumahan ini menjadi PR tambahan kita untuk memastikan akses jalan tetap memadai,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, yang mewakili Gubernur Helmi Hasan, menekankan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan daerah.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan Musrenbang tetap berjalan meskipun di tengah kondisi efisiensi anggaran.
“Ini tahapan yang tidak bisa dilewatkan. Dalam kondisi apa pun, Musrenbang harus tetap dilaksanakan,” katanya.
Lebih lanjut, Yuliswani menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan tingkat kota dan provinsi agar target kinerja tidak saling bertentangan.
“Harus ada keselarasan antara indikator kinerja provinsi dan kota. Ini penting agar arah pembangunan sejalan,” ujarnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, pemerintah berharap seluruh usulan masyarakat dapat terakomodasi dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan Kota Bengkulu yang lebih terarah.
