Empat Lawang – Menjelang Ramadan, masyarakat Kabupaten Empat Lawang justru dihadapkan pada persoalan krusial: kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (gas melon). Di sejumlah kecamatan, pangkalan resmi memasang pengumuman “Gas Kosong”, sementara di tingkat pengecer harga melambung hingga Rp35 ribu–Rp45 ribu per tabung.
Situasi ini memantik keresahan luas. Gas elpiji 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, rakyat kecil kesulitan mendapatkan pasokan, sementara dugaan permainan harga di rantai distribusi kian menguat.
Aktivis muda sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Alha, menilai kondisi tersebut sebagai kegagalan serius dalam pengawasan distribusi. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik pernyataan normatif seperti “stok aman” atau “kendala teknis”.
“Kita bicara kebutuhan dasar. Gas 3 kg ini menyangkut dapur rakyat. Kalau langka dan harganya melonjak jauh dari HET, jelas ada yang tidak beres. Jangan sampai rakyat terus jadi korban,” tegas Alha, Jumat (20/02/2026).
Menurutnya, selisih harga yang jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi indikator kuat adanya masalah di rantai distribusi. Jika HET telah ditetapkan, namun harga di pengecer bisa hampir dua kali lipat, maka pengawasan patut dipertanyakan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM seperti pedagang gorengan, warung makan, dan usaha rumahan yang bergantung pada gas bersubsidi. Lonjakan harga memaksa mereka memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung kerugian.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika mereka dipaksa membeli gas mahal, harga makanan ikut naik. Ujungnya, masyarakat lagi yang terbebani,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan warga berkeliling membawa tabung kosong dari satu pangkalan ke pangkalan lain, berharap ada distribusi masuk. Antrean panjang kembali menjadi pemandangan yang berulang—ironisnya, hampir setiap menjelang hari besar keagamaan.
Alha juga menyoroti minimnya transparansi data distribusi. Ia mempertanyakan kuota gas yang masuk ke Empat Lawang, jumlah pangkalan aktif, serta pola pengawasan yang diterapkan.
“Kalau distribusi normal, mengapa pangkalan kosong? Kalau stok aman, mengapa rakyat kesulitan? Pemerintah harus buka data dan tunjukkan langkah konkret,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh untuk menelusuri potensi penimbunan atau permainan di tingkat agen dan pengecer, serta mengevaluasi sistem distribusi agar masalah serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Ramadan seharusnya membawa ketenangan, bukan kecemasan mencari bahan bakar untuk sahur dan berbuka. Jika dapur rakyat padam, stabilitas sosial pun terancam,” pungkas Alha, seraya menegaskan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata.
