Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025). Dengan total aset yang mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.678 triliun, Danantara diklaim sebagai badan pengelola investasi terbesar di dunia.
Peluncuran badan investasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola investasi negara secara lebih efektif dan transparan. Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan berperan penting dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
“Semua patut bangga dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar. Danantara akan jadi dana kekayaan negara terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kepresidenan.
Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Danantara
Sebagai badan pengelola investasi negara, Danantara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu:
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025, tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
Sebagai tahap awal, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, yaitu:
- BNI
- BRI
- Bank Mandiri
- PLN
- Pertamina
- Telkom Indonesia
- MIND ID (Holding Industri Pertambangan Indonesia)
Selain mengelola dividen dari BUMN tersebut, Danantara juga akan menyalurkan modal ke berbagai proyek strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jokowi dan SBY Jadi Dewan Penasihat Danantara
Menariknya, dua presiden periode sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), turut mengawal langsung operasional Danantara sebagai bagian dari Dewan Penasihat.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), keterlibatan SBY dan Jokowi bertujuan untuk memastikan bahwa Danantara dikelola oleh figur-figur berintegritas tinggi.
“Mantan Presiden akan diajak untuk menjadi Dewan Penasihat agar lembaga ini dikawal dan dijaga oleh figur yang berintegritas dan cinta Indonesia,” ujar Hasan.
Sebagai dewan penasihat, SBY dan Jokowi akan memberikan masukan dan saran strategis kepada pengelola Danantara untuk memastikan investasi negara berjalan dengan transparan dan optimal.
Rosan Roeslani Pimpin Danantara, Erick Thohir Jadi Dewan Pengawas
Untuk eksekusi operasional, Presiden Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan akan didampingi oleh Pandu Patria Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO).
Selain itu, Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, posisi yang akan dijalankannya bersamaan dengan jabatannya sebagai Menteri BUMN.
Keputusan ini sempat menuai kritik karena adanya praktik rangkap jabatan. Namun, Rosan menegaskan bahwa mekanisme ini masih diperbolehkan dan sudah diterapkan di berbagai negara.
“Di Uni Emirat Arab, ada menteri yang juga menjabat sebagai kepala badan investasi. Jadi, praktik rangkap jabatan seperti ini bukan hal baru,” ujar Rosan.
Investasi dan Arah Kebijakan Danantara
Badan investasi ini diharapkan beroperasi seperti Temasek Holdings Singapura, yang mengelola aset negara dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi. Danantara bertujuan untuk:
- Mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui investasi strategis.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan target pertumbuhan hingga 8%.
- Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menarik investor internasional, termasuk rencana mengajak Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, sebagai bagian dari Dewan Pengawas Danantara.
“Iya, salah satunya. Tony Blair sedang dalam tahap pembicaraan untuk bergabung,” ujar Rosan Roeslani.
Tantangan dan Keraguan Publik
Meski dianggap sebagai terobosan besar, peluncuran Danantara tidak lepas dari keraguan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi.
Prabowo memahami adanya kekhawatiran ini dan menegaskan bahwa Danantara akan selalu diaudit dan transparan.
“Saya pahami banyak pertanyaan tentang Danantara. Ada yang ragu ini akan berhasil atau tidak. Tapi ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa badan ini harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
