Rejang Lebong – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kali ini, penyidik mendatangi rumah salah satu pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong.
Penggeledahan berlangsung di sebuah rumah yang berada di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, pada Jumat malam (13/3/2026). Sejumlah petugas KPK terlihat masuk ke dalam rumah tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan mencari barang bukti terkait perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Kegiatan penggeledahan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang dilakukan KPK setelah operasi tangkap tangan yang digelar awal pekan ini di wilayah tersebut.
Sebelumnya, tim KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi strategis, di antaranya rumah dinas Bupati Rejang Lebong, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari serta Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. KPK menduga pemberian uang dari pihak swasta kepada pejabat daerah dilakukan untuk memuluskan sejumlah proyek pembangunan.
Saat operasi tangkap tangan sebelumnya, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp756,8 juta serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek pemerintah daerah.
Sejumlah warga di sekitar lokasi penggeledahan mengaku terkejut dengan kedatangan tim penyidik KPK pada malam hari.
“Saya kaget juga, tiba-tiba banyak mobil datang. Katanya dari KPK mau periksa rumah itu,” kata seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi penggeledahan.
Warga lainnya menyebut aktivitas penggeledahan berlangsung cukup lama dengan penjagaan aparat di sekitar rumah yang diperiksa.
Sementara itu, KPK menduga praktik suap proyek tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi berlangsung berulang dengan melibatkan pihak swasta serta rekanan proyek yang mengerjakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
