Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mengalami pemangkasan meski pemerintah tengah mewaspadai tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi global.
Kepastian itu disampaikan Dadan usai mengikuti pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Menurut Dadan, rapat tersebut membahas harmonisasi anggaran di tengah dinamika ekonomi global. Namun, hingga saat ini pagu anggaran yang diterima BGN masih mengacu pada ketentuan dalam APBN 2026.
“Ya kita membicarakan terkait harmonisasi anggaran yang perlu dilakukan terutama menyikapi situasi,” kata Dadan.
Ia menegaskan, untuk sementara alokasi anggaran program MBG tetap sebesar Rp 335 triliun. Nilai itu, kata dia, belum berubah dari yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026,” ujarnya.
Dadan menambahkan, pembahasan soal kemungkinan penyesuaian anggaran memang sempat dibicarakan dalam rapat. Meski demikian, pemerintah saat ini masih memilih mempertahankan postur yang ada sambil menunggu kondisi yang lebih stabil.
“Tadi sudah kita bicarakan terkait dengan hal itu. Untuk sementara kita masih belum ada perubahan dan menunggu situasi yang aman,” lanjutnya.
Sebelumnya, seperti dilaporkan Detik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi anggaran di Badan Gizi Nasional apabila harga minyak mentah dunia terus meningkat. Langkah itu disiapkan untuk menjaga APBN agar defisit fiskal tidak melebar.
Purbaya menyebut, jika harga minyak berada di level rata-rata US$ 92 per barel selama setahun, defisit APBN berpotensi menembus 3,6 persen. Pemerintah, kata dia, akan menempuh berbagai langkah agar defisit tetap terkendali, termasuk opsi penghematan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan distribusi makanan dalam program MBG.
“Kalau harganya US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa ada yang lain kan, bisa penghematan misalnya di MBG,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (6/3/2026).
Ia menegaskan penghematan yang dimaksud bukan pada substansi pemberian makanan, melainkan pada belanja pendukung yang dinilai tidak langsung menopang program. “Yang jelas MBG bagus tapi kita akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu yang lain-lain,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat realisasi serapan anggaran program MBG telah mencapai Rp 44 triliun hingga 9 Maret 2026. Hingga periode itu, program tersebut disebut telah menjangkau 61,62 juta penerima.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pelaksanaan MBG ditopang oleh 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.
“Pada Februari ini sekitar 50 juta siswa dan 10,5 juta penerima yang non-siswa, seperti ibu hamil, ibu menyusui dan juga lansia,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
