Lebong – Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lebong terpilih, Azhari, S.H., M.H., dan Bambang Agus Supra Budi, S.Sos., M.Si., yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Lebong menggelar Entry Meeting bersama Inspektorat Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan audit capaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lebong periode 2021–2024 sebelum masa jabatan mereka resmi berakhir.
Acara yang berlangsung di Aula Bina Praja Pemkab Lebong pada Kamis (13/2/2025) ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, S.H., M.Si., serta dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong.
Sementara itu, tim auditor dari Inspektorat Provinsi Bengkulu yang berjumlah 19 orang dipimpin oleh Tommy Irawan, S.E., M.Si., sebagai Wakil Penanggung Jawab Tim Audit, berdasarkan Surat Tugas Nomor 700/282/INP/2025 yang ditandatangani oleh Plt Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah.
Pemeriksaan Kinerja Sesuai Amanat Undang-Undang
Dalam keterangannya, Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, menegaskan bahwa audit kinerja kepala daerah yang masa jabatannya berakhir merupakan perintah undang-undang.
“Pemeriksaan ini wajib dilakukan sesuai aturan. Saya juga meminta seluruh kepala OPD untuk menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar,” ujar Mustarani.
Lebih lanjut, Mustarani meminta Inspektur Daerah Kabupaten Lebong untuk mendukung penuh tim auditor dalam pemeriksaan yang akan berlangsung selama delapan hari ke depan.
“Saya minta seluruh pihak terkait membantu tim pemeriksa sesuai surat perintah tugas, sehingga seluruh proses audit dapat berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.
Pentingnya Audit untuk Transparansi Pemerintahan
Audit kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian program dan kebijakan yang telah dijalankan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebong periode 2021–2024. Dengan adanya audit ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah semakin meningkat, serta menjadi acuan bagi kepemimpinan baru dalam menyusun kebijakan ke depan. (ADV)
