Alaku
Alaku
News

Revisi Aturan Jualan Online Sudah Rampung Dibahas, Tunggu Harmonisasi Kemenkumham

×

Revisi Aturan Jualan Online Sudah Rampung Dibahas, Tunggu Harmonisasi Kemenkumham

Sebarkan artikel ini
Revisi Aturan Jualan Online
Revisi Aturan Jualan Online Sudah Rampung Dibahas, Tunggu Harmonisasi Kemenkumham

Revisi Aturan Jualan Online! Di tengah perkembangan pesat dunia digital, bisnis online atau e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, tingginya pertumbuhan e-commerce juga membawa tantangan baru, terutama terkait persaingan yang tidak sehat dan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Untuk mengatasi berbagai masalah ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah mengumumkan bahwa revisi aturan jualan online sudah mencapai tahap akhir pembahasan. Revisi tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM dan menjaga transparansi dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang proses Revisi Aturan Jualan Online tersebut, poin-poin krusial yang diusulkan, dan bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang adil dan berkualitas. Simak selengkapnya di artikel ini.

Bahaya e-commerce yang tidak terkendali telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam upaya untuk melindungi keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menyatakan bahwa revisi terkait Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah selesai dibahas.

Menurut Zulhas, setelah melalui proses pembahasan, aturan tersebut tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Proses harmonisasi ini dijadwalkan akan selesai pada tanggal 1 Agustus 2023 mendatang. Setelah semua tanda tangan dan persetujuan diselesaikan, Permendag baru akan berlaku untuk seluruh platform digital.

“Sekarang tinggal harmonisasi di Kemenkumham, sudah dijadwalkan akan diharmonisasi pada 1 Agustus (2023) mendatang. Jadi kalau harmonisasi sudah selesai, semua tanda tangan paraf, kirim surat presiden, selesai, jadi dia,” kata Zulhas kepada wartawan di Ritz Carlton Hotel, dikutip dari detikcom

Salah satu poin utama dalam revisi aturan ini adalah keharusan bagi pedagang online untuk setara dengan pedagang konvensional dalam hal promosi dan pembayaran pajak. Hal ini bertujuan untuk melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat dan memastikan adanya persyaratan perizinan yang sama untuk semua jenis usaha. Dengan langkah ini, diharapkan UMKM dapat berkembang secara adil di lingkungan e-commerce yang semakin kompetitif.

Tak hanya itu, Zulhas juga mengusulkan batasan harga minimal untuk beberapa produk hingga memenuhi standar tertentu. Selain itu, platform digital diharapkan tidak berperan sebagai produsen sekaligus. Dengan demikian, peran mereka sebagai penyedia layanan dapat tetap berjalan tanpa mengancam eksistensi UMKM yang seringkali berhadapan dengan tantangan besar dalam era digital ini.

Revisi aturan jualan online ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM dan juga menjaga kualitas produk yang dijual di platform digital. Harmonisasi dengan Kemenkumham menjadi langkah terakhir sebelum aturan ini benar-benar berlaku. Keputusan dan upaya pemerintah dalam menyusun aturan yang lebih ketat untuk e-commerce adalah langkah maju dalam memastikan industri ini berjalan dengan transparan, adil, dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Dengan selesainya pembahasan revisi aturan jualan online, harapan besar telah diletakkan pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM dan masyarakat dalam bertransaksi di dunia e-commerce. Dengan adanya ketentuan yang mengatur promosi, perizinan, pembayaran pajak, dan harga minimal pada beberapa produk, diharapkan persaingan dapat berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Transparansi dan kesetaraan akses bagi para pelaku usaha dalam berbisnis di platform digital juga menjadi fokus penting dari revisi aturan ini. Dengan begitu, diharapkan lingkungan e-commerce di Indonesia akan semakin berkembang, memberikan manfaat nyata bagi para penjual, pembeli, dan masyarakat secara keseluruhan.

Semoga langkah positif ini mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah. Dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan di industri e-commerce sangatlah penting untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berdaya saing. Mari bersama-sama kita tingkatkan integritas perdagangan melalui sistem elektronik, menuju masa depan yang lebih cerah dan berkembang.

Alaku

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *